Jakarta | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut daerah aliran sungai (DAS) Mampang dan Krukut berpotensi membantu mengurangi banjir di Jakarta hingga 8 persen. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia meninjau pembangunan Embung Kebagusan, Jakarta Selatan, pada Selasa sore, 13 Oktober. Potensi itu berkaitan dengan kemampuan kawasan aliran sungai dalam menahan, mengatur, dan mengalirkan air ketika curah hujan meningkat di wilayah ibu kota.
Pramono menjelaskan bahwa angka 8 persen tersebut merupakan hasil perhitungan teoritis. Dengan demikian, persentase itu menggambarkan proyeksi berdasarkan perhitungan teknis, bukan kepastian bahwa banjir Jakarta akan berkurang dalam besaran yang sama setelah seluruh infrastruktur selesai dibangun. Hasil nyata tetap dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, lain intensitas hujan, kapasitas saluran, kondisi sungai, tata ruang, serta efektivitas pengelolaan air di setiap kawasan.
Peninjauan Embung Kebagusan menjadi bagian dari langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat upaya preventif menghadapi ancaman banjir. Pembangunan dan pengelolaan infrastruktur penampung air diharapkan mendukung pengendalian limpasan hujan sebelum volume air membebani saluran dan sungai. Pemerintah provinsi juga menggunakan perhitungan mengenai kontribusi DAS Mampang dan Krukut sebagai dasar untuk melihat potensi penanganan banjir secara lebih terukur. Namun, pernyataan tersebut belum menunjukkan jaminan hasil akhir, melainkan menjelaskan peluang yang masih perlu didukung oleh pelaksanaan program, pemantauan, dan pengelolaan berkelanjutan.
Sebagai langkah preventif untuk mengurangi risiko banjir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat pembangunan infrastruktur tampungan air. Strategi ini tidak hanya mengandalkan penanganan setelah genangan terjadi, tetapi juga menyiapkan ruang untuk menampung limpasan hujan sebelum air mengalir ke permukiman dan saluran utama. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengendalian air, terutama ketika curah hujan tinggi berlangsung dalam waktu yang bersamaan di sejumlah wilayah.
Saat ini, terdapat tiga infrastruktur tampungan air yang sedang dibangun dan diproyeksikan mulai beroperasi pada Februari 2027. Ketiganya adalah Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir, serta Waduk Sunter Hulu. Pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kemampuan Jakarta dalam mengelola air hujan secara lebih terukur. Selain menekan potensi genangan, tampungan air dapat membantu mengatur aliran menuju saluran drainase dan sungai sehingga beban sistem pengendalian banjir tidak meningkat secara tiba-tiba.
Perbedaan penyebutan embung dan waduk terutama berkaitan dengan luas area penampungannya. Embung merupakan tampungan air dengan luas di bawah lima hektare, sedangkan waduk memiliki luas lebih dari lima hektare. Dengan demikian, istilah yang digunakan mencerminkan skala infrastruktur sekaligus kapasitas ruang yang disediakan untuk menahan air. Klasifikasi ini penting untuk menjelaskan fungsi dan cakupan setiap proyek kepada masyarakat.
Embung Kebagusan, yang ditinjau Pramono Anung, memiliki luas sekitar dua hektare sehingga termasuk kategori embung. Meski luasnya lebih kecil dibandingkan waduk, fasilitas ini tetap berperan dalam menahan limpasan air di kawasan sekitarnya. Jika pembangunan berjalan sesuai rencana, Embung Kebagusan, Embung Pondok Labu atau Cilandak Marinir, dan Waduk Sunter Hulu akan mulai dimanfaatkan pada Februari 2027. Pengoperasian ketiganya diharapkan memperkuat langkah pencegahan banjir secara bertahap dan mendukung pengelolaan tata air Jakarta yang lebih terpadu.
Embung Kebagusan disiapkan sebagai salah satu bagian dari upaya mengurangi risiko banjir di Jakarta, khususnya dalam sistem aliran Kali Mampang-Krukut. Infrastruktur ini dirancang untuk menampung dan mengendalikan limpasan air ketika curah hujan meningkat, sehingga beban aliran yang menuju kawasan hilir dapat ditekan. Berdasarkan penjelasan Pramono Anung, keberadaan Embung Kebagusan diperkirakan memberikan kontribusi pengurangan banjir sekitar 2,3 persen dalam keseluruhan sistem tersebut.
Fungsi embung tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan penataan daerah aliran sungai dan berbagai langkah pengendalian banjir lainnya. Dengan menahan sementara sebagian volume air, embung dapat membantu mengatur aliran sebelum air diteruskan ke saluran atau sungai. Manfaat ini menjadi penting bagi kawasan perkotaan yang menghadapi keterbatasan ruang terbuka serta tingginya permukaan lahan yang tertutup bangunan dan perkerasan.
Pembangunan Embung Kebagusan diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp250 miliar. Pramono menjelaskan, porsi terbesar, yakni kurang lebih Rp200 miliar, dialokasikan untuk pembebasan lahan. Sementara itu, sedikit lebih dari Rp50 miliar diperlukan untuk pembangunan fisik embung. Komposisi anggaran tersebut menunjukkan bahwa penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam membangun infrastruktur pengendalian banjir di wilayah perkotaan. Kesiapan lahan akan menentukan kelancaran tahap konstruksi sekaligus kapasitas embung yang dapat diwujudkan.
Selain berfungsi sebagai sarana pengendalian banjir, Embung Kebagusan direncanakan memiliki manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Area tersebut dapat dikembangkan sebagai ruang publik yang mendukung interaksi warga dan kegiatan olahraga. Pemanfaatan ganda ini diharapkan membuat investasi infrastruktur lebih bernilai, karena embung tidak hanya bekerja ketika hujan turun, tetapi juga dapat digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dengan pengelolaan dan perawatan yang baik, ruang publik di sekitar embung berpotensi menjadi fasilitas lingkungan yang aman, tertata, dan bermanfaat bagi warga.
Pramono Anung menginstruksikan agar air yang ditampung di Embung Kebagusan tidak hanya berfungsi sebagai cadangan pengendalian genangan. Air tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, sesuai hasil kajian teknis, kondisi lingkungan, dan kebutuhan di sekitar lokasi. Pemanfaatan itu dapat mencakup penyediaan air untuk berbagai keperluan publik, sehingga embung memiliki manfaat tambahan selain menahan limpasan ketika curah hujan tinggi.
Salah satu kemungkinan yang akan dikaji adalah pengolahan air Embung Kebagusan menjadi air layak konsumsi. Proses tersebut tentu memerlukan pemeriksaan kualitas air, pembangunan fasilitas pengolahan, serta pemenuhan standar kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan kerja sama di bidang sumber daya air dengan PAM Jaya. Perusahaan tersebut akan menghitung tarif, skema pelayanan, dan ketentuan penggunaan air berdasarkan hasil kajian serta kemampuan sistem yang tersedia.
Melalui kerja sama itu, pemanfaatan air diharapkan berlangsung secara terukur, berkelanjutan, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Perhitungan oleh PAM Jaya juga diperlukan untuk memastikan biaya pengolahan, distribusi, pemeliharaan infrastruktur, serta mekanisme pelayanan dapat disusun secara transparan. Dengan demikian, fungsi Embung Kebagusan dapat berkembang dari sekadar infrastruktur pengendali banjir menjadi bagian dari pengelolaan air perkotaan.
Embung Kebagusan, embung lainnya, dan waduk yang sedang dibangun merupakan bagian dari Jaktirta Project, program strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan banjir yang telah dimulai sejak 2025. Proyek ini mencakup tiga kelompok infrastruktur. Pertama, kolam tampungan, waduk, situ, atau embung untuk menahan dan mengatur volume air. Kedua, polder, yaitu sistem pengendalian air pada lahan rendah yang dikelilingi tanggul. Ketiga, kali atau sungai yang berfungsi mengalirkan air, sekaligus menjadi bagian penting dalam pengaturan jaringan drainase dan pengurangan risiko banjir di Jakarta.
Baca juga: Menikmati Makanan Tengah Malam di Jakarta | Destinasi Liburan Keluarga Ramah Anak di Jakarta | Pengalaman Baru di Toko Robot Cerdas di Jakarta
