TUBAN – Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Wangun, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, terus menguat. Program yang dirancang untuk memastikan anak-anak sekolah mendapatkan asupan gizi seimbang itu kini justru dipertanyakan efektivitas dan pengawasannya.
Seorang warga, Rindhowati Tri Wulaningsih, lewat unggahannya di akun Media Informasi Orang Tuban (MIOT), menyampaikan kritik keras terhadap penyelenggara MBG.
“Minta tolong untuk pemerintah, tolong dievaluasi kembali MBG yang beroperasi di Desa Wangun. Semakin hari menu yang diberikan semakin ngawur, sampai murid-murid banyak yang tidak mau makan. Tolong dievaluasi lagi, dari segi dana dan karyawannya,” tulisnya.
Keluhan itu bukan sekadar uneg-uneg warga biasa. Banyak masyarakat di Desa Wangun yang merasakan hal serupa — menu makanan yang disediakan asal-asalan, monoton, bahkan jauh dari standar gizi yang dijanjikan.
“Kadang cuma nasi putih dan potongan tempe kecil. Anak-anak sampai bosen dan gak mau makan. Ini katanya program makan bergizi, tapi kenyataannya jauh dari bergizi,” ujar seorang wali murid yang enggan disebut namanya.
Masalahnya bukan hanya di menu. Warga juga menyoroti transparansi anggaran dan lemahnya pengawasan pemerintah daerah. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari instansi terkait mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kualitas program di tingkat desa.
Beberapa pemerhati pendidikan menilai, apa yang terjadi di Desa Wangun adalah bukti nyata gagalnya sistem kontrol Pemkab Tuban.
“Jika anak-anak sekolah menolak makan, itu bukan soal selera. Itu sinyal keras bahwa program gagal di lapangan. Pemerintah tak bisa hanya puas dengan laporan administratif,” ujar seorang aktivis pendidikan di Tuban.
Program MBG memang mendapat dukungan dana besar dari pemerintah. Namun, tanpa kontrol yang ketat dan evaluasi rutin, program ini berisiko berubah menjadi ritual rutin yang hanya memuaskan angka dan laporan, bukan perut anak-anak.
Warga kini mendesak agar Pemkab Tuban turun langsung memeriksa pelaksana MBG di Desa Wangun, termasuk memastikan penggunaan dana publik secara transparan.
“Kami tidak menolak programnya. Tapi kalau kualitasnya seperti ini, lebih baik dihentikan dulu sampai benar-benar dibenahi,” tegas salah satu warga.
Kritik tajam dari masyarakat ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah. Jika tak segera direspons, Program MBG bisa kehilangan makna — dari “makan bergizi” menjadi “makan asal jadi.”