Tuban – Dugaan penyelewengan dana kompensasi proyek nasional “Jabung Ring Dyke” oleh oknum pengacara dan kroninya semakin menjadi sorotan. Aksi unjuk rasa kembali digelar oleh petani Desa Mlangi, Kecamatan Widang, Tuban, di depan kantor Kejaksaan Negeri Tuban pada Senin (20/01/2025). Mereka menuntut keadilan atas dugaan penyimpangan kompensasi tanam tumbuh yang seharusnya diterima oleh petani penggarap tanah TN di desa tersebut.
Tuntutan yang disampaikan dalam aksi ini serupa dengan demonstrasi sebelumnya, yaitu mendesak transparansi, keadilan, dan ketepatan sasaran dalam penyaluran dana kompensasi. Para petani juga meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penyelewengan yang telah merugikan mereka.
Dian Palma, S.H., Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tuban, menemui perwakilan pendemo untuk memberikan tanggapan. Ia menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mengusut kasus ini.
“Kami berkomitmen untuk mengawasi dugaan penyelewengan dalam penyaluran kompensasi proyek nasional ‘Jabung Ring Dyke’. Jika ditemukan bukti penyimpangan, kami tidak akan segan menindak tegas sesuai unsur pidana,” tegas Dian.
Sementara itu, Markat Noer Hadi, salah satu warga Desa Mlangi, menyampaikan kekecewaannya atas ketidakadilan yang dirasakan para petani.
“Kami hanya ingin keadilan dan transparansi. Dana kompensasi ini sangat berarti bagi kami yang menggantungkan hidup dari tanah TN. Jika diperlukan, kami akan terus memperjuangkan hak kami hingga ada kejelasan,” ungkap Markat kepada awak media.
Agus Harisuyanto, kuasa hukum Madiono selaku petani penggarap tanah TN, turut menyoroti adanya kejanggalan dalam penyaluran dana kompensasi. Ia menyebut dugaan kuat adanya pemalsuan dokumen dan gugatan palsu terkait kompensasi.
“Kami telah melaporkan dugaan ini ke Polres Tuban. Jika tidak ditindaklanjuti, kami akan melaporkannya ke Mabes Polri. Ini soal keadilan untuk para petani,” ujar Agus dengan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, kasus dugaan penyelewengan ini masih dalam tahap pengawasan dan penyelidikan oleh pihak berwenang. Para petani berharap adanya langkah nyata dari aparat hukum untuk memastikan dana kompensasi tepat sasaran dan tidak diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.