JAKARTA || Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) kembali menjadi sorotan. Pimpinan kementerian ini didesak untuk menindak tegas salah satu stafnya berinisial H yang diduga menyalahgunakan wewenang serta melanggar kode etik sebagai abdi negara. Desakan ini muncul dari Holil, Komandan Intelijen LGS RI dan Ormas Gibas, yang baru-baru ini mendatangi kantor KLHK di Cipinang Besar Selatan, Jakarta Timur.
Pada 25 Agustus 2024 lalu, Holil bersama pimpinan Media Ambarita News mengunjungi KLHK untuk menanyakan keabsahan izin operasi PT KHOLIL JAYA UTAMA. Menurut Holil, perizinan tersebut tertera jelas di direktorat KLHK, namun saat dipertanyakan, pernyataan mengejutkan datang dari Harun, staf KLHK. Harun menyatakan bahwa surat izin PT KHOLIL tidak benar dan malah menawarkan untuk memverifikasi dokumen tersebut secara bersama.
Namun, alih-alih memperlihatkan izin resmi, Harun justru menunjukkan dokumen rekomendasi. Tindakan ini dinilai oleh Holil sebagai upaya pengaburan informasi. “Rekomendasi bukanlah izin, ini hanya untuk memperdaya kami,” ujarnya lantang.
Holil menyatakan bahwa apabila terbukti izin PT KHOLIL memang tidak sah, maka pimpinan KLHK juga harus ikut bertanggung jawab. “Jika izin dari KLHK bisa tidak sah, maka ada yang keliru di internal KLHK sendiri,” tegasnya. Lebih lanjut, Holil mengancam akan membawa kasus ini ke jalur hukum yang lebih tinggi, mengacu pada Pasal 69 ayat (1) huruf D UU Lingkungan Hidup yang mengatur sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp15 miliar bagi pelanggaran berat.
Tuduhan Ikut Bermain?
Ketidakjelasan dari pimpinan KLHK dalam merespons persoalan ini turut menimbulkan dugaan bahwa pihak atasan turut terlibat atau setidaknya menutup mata terhadap perilaku anak buahnya. “Jika pimpinan tidak segera mengambil langkah tegas, publik bisa saja menganggap pimpinan KLHK turut terlibat dalam permainan kotor ini,” sindir Holil.
Kini, masyarakat dan pihak terkait menantikan sikap tegas dari pimpinan KLHK dalam menangani kasus ini. Aksi nyata untuk menegakkan integritas dan transparansi di tubuh KLHK dinilai sangat penting demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.