Jakarta | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara hybrid di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut digelar untuk memastikan respons pemerintah terhadap situasi karhutla berjalan cepat, terkoordinasi, dan sesuai dengan perkembangan di lapangan.
Dalam rapat itu, pembahasan diarahkan pada percepatan pemadaman di wilayah terdampak sekaligus penguatan langkah pencegahan agar titik api tidak meluas. Pemerintah menilai penanganan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dengan memadamkan kebakaran yang telah muncul, tetapi juga dengan mengantisipasi potensi penyebaran api serta risiko munculnya titik panas baru.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan instruksi agar operasi penanganan karhutla diperkuat. Seluruh sumber daya, baik personel, peralatan, maupun dukungan lintas instansi, diminta dikerahkan secara optimal untuk mempercepat pengendalian kebakaran. Instruksi tersebut menekankan pentingnya kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan unsur terkait lainnya.
Penguatan operasi diperlukan karena karhutla dapat menimbulkan dampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, serta keselamatan warga di sekitar lokasi kejadian. Karena itu, setiap perkembangan harus dipantau secara berkelanjutan dan ditindaklanjuti melalui keputusan yang cepat.
Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden juga menerima laporan mengenai perkembangan situasi karhutla dan langkah-langkah penanganan yang sedang berjalan. Laporan itu menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas operasi, mengidentifikasi kebutuhan tambahan, serta memastikan instruksi pemerintah dilaksanakan secara konsisten. Melalui koordinasi yang lebih kuat dan pengerahan sumber daya secara maksimal, pemerintah berupaya mencegah kebakaran meluas di wilayah-wilayah yang berada dalam perhatian.
Kepala BNPB melaporkan perkembangan terbaru penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi yang paling terdampak. Berdasarkan laporan tersebut, proses pemadaman masih berlangsung di sejumlah wilayah. Hingga saat ini, terdapat sekitar 639 hektare lahan yang masih berada dalam proses pemadaman. Angka tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah dalam memastikan operasi penanganan berjalan di seluruh wilayah yang memerlukan perhatian.
Dari enam provinsi tersebut, perhatian utama pemerintah diarahkan ke Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Kedua wilayah itu menjadi prioritas dalam penguatan operasi pemadaman karhutla. Pemantauan dan penanganan terus dilakukan karena masih terdapat lahan yang berada dalam proses pemadaman. Pemerintah menempatkan perkembangan di kedua provinsi tersebut sebagai bagian penting dalam laporan situasi terkini.
Sementara itu, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Perubahan serupa juga terlihat di Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Keempat provinsi tersebut tercatat mengalami perkembangan yang lebih baik dibandingkan wilayah yang masih menjadi perhatian utama. Informasi ini menjadi bagian dari pembaruan kondisi penanganan karhutla yang disampaikan oleh Kepala BNPB.
Dengan demikian, situasi di enam provinsi tersebut terus dipantau berdasarkan perkembangan proses pemadaman di masing-masing wilayah. Sekitar 639 hektare lahan masih ditangani, dengan fokus utama berada di Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Adapun Riau, Kalimantan Barat, Jambi, serta Kalimantan Selatan memperlihatkan perkembangan yang lebih baik. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan perhatian dan operasi pemadaman sesuai kondisi di setiap provinsi.
Strategi operasi darat menjadi salah satu tumpuan utama pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi. Lebih dari 60.177 personel gabungan dikerahkan untuk memperkuat pengendalian di lapangan. Kekuatan tersebut melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemadam kebakaran, relawan, serta masyarakat setempat. Mereka ditempatkan pada wilayah yang memiliki titik panas, kawasan rawan terbakar, dan lokasi yang membutuhkan penanganan segera. Pengerahan personel dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan situasi, sehingga pemadaman, pendinginan, patroli, dan pencegahan meluasnya api dapat berjalan secara bersamaan.
Menurut Teddy, operasi darat menunjukkan capaian yang cukup efektif. Tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata berada di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Angka tersebut menggambarkan kemampuan tim gabungan dalam merespons laporan secara cepat, mengisolasi sumber api, serta mencegah bara kembali menyebar ke area di sekitarnya. Selain memadamkan api, petugas juga melakukan pembasahan lahan, pemantauan titik rawan, dan pemeriksaan terhadap kemungkinan munculnya api baru. Langkah ini penting karena sebagian kebakaran terjadi di lahan gambut atau area yang sulit dijangkau, sehingga api dapat bertahan di bawah permukaan dan kembali menyala setelah pemadaman awal.
Penguatan operasi darat tetap didukung oleh operasi udara melalui penggunaan pesawat untuk misi water bombing di sejumlah wilayah. Dukungan ini diarahkan terutama ke lokasi yang sulit dicapai personel melalui jalur darat, kawasan dengan kobaran cukup luas, serta titik api yang berpotensi mengancam permukiman atau fasilitas penting. Pesawat menjatuhkan air secara berkala untuk menurunkan intensitas api dan membantu membuka akses bagi tim di lapangan. Pelaksanaan water bombing dilakukan berdasarkan pemantauan dan koordinasi antarpihak, sehingga sasaran dapat ditentukan sesuai kondisi terkini. Perpaduan pengerahan personel dalam jumlah besar dengan dukungan pemadaman dari udara diharapkan mempercepat penanganan karhutla dan membatasi dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Operasi modifikasi cuaca akan dioptimalkan untuk memanfaatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah yang masih mengalami ancaman kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi bagian dari penguatan penanganan karhutla, terutama melalui pemanfaatan data meteorologi, pengerahan armada penyemaian awan, serta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unsur pertahanan keamanan. Pelaksanaan operasi akan disesuaikan dengan perkembangan atmosfer agar potensi hujan dapat diarahkan ke kawasan prioritas yang membutuhkan pembasahan.
Optimalisasi tersebut juga berkaitan dengan perkiraan awal musim hujan yang mulai merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026. Meski hujan diperkirakan membantu menekan titik panas dan risiko perluasan kebakaran, kesiapsiagaan tetap diperlukan sampai kondisi lapangan benar-benar stabil. Pemerintah akan terus memantau curah hujan, sebaran hotspot, kondisi lahan gambut, serta potensi munculnya kembali kebakaran di wilayah rawan.
Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta calon Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional Satyawan Pudyatmoko. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, dan KSAU Marsekal Tony Harjono mengikuti rapat secara virtual. Gubernur Sumatra Selatan dan Kalimantan Tengah turut berpartisipasi, bersama pangdam dan kapolda dari kedua provinsi tersebut.
Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR
