Jakarta | Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa masyarakat kini dapat mengajukan sanggahan apabila menilai data penerima bantuan sosial tidak sesuai. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi warga untuk menyampaikan kondisi sebenarnya terkait pencatatan data sosial ekonomi. Dengan demikian, informasi yang digunakan dalam penyaluran bantuan dapat dikoreksi apabila terdapat ketidaksesuaian menurut masyarakat yang bersangkutan.
Ada dua kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan mekanisme sanggahan ini. Pertama, warga yang merasa layak menerima bantuan sosial, tetapi belum tercatat sebagai penerima. Mereka dapat menyampaikan keberatan karena belum masuk dalam data yang menjadi dasar penyaluran bantuan. Kedua, warga yang ingin menyampaikan keberatan terhadap data sosial ekonomi yang sudah terdaftar. Sanggahan dari kelompok ini berkaitan dengan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Melalui pengajuan sanggahan, masyarakat dapat turut mengoreksi data yang dianggap belum mencerminkan keadaan penerima maupun kondisi sosial ekonomi yang tercatat. Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat ditemui di Bappenas pada Rabu, 14 Oktober 2026. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pemerintah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan atas data bantuan sosial, baik karena merasa seharusnya menerima bantuan maupun karena menilai data yang telah terdaftar perlu diperbaiki.
Masyarakat yang menilai data penerima bantuan sosial belum sesuai dapat menyampaikan sanggahan melalui kanal perlindungan sosial di perlinsos.kemensos.go.id atau aplikasi Cek Bansos. Kedua kanal tersebut dirancang agar warga dapat memberikan informasi pembanding secara langsung, tanpa harus selalu datang ke kantor layanan. Pengguna perlu mengikuti petunjuk yang tersedia, memasukkan identitas yang diminta, lalu menjelaskan alasan mengapa suatu data perlu ditinjau kembali.
Dengan sistem perlindungan sosial yang baru, proses pengajuan sanggahan disebut dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 11 hingga 12 menit. Durasi tersebut bergantung pada kesiapan informasi dan kelengkapan dokumen pendukung yang dimiliki pengusul. Karena itu, masyarakat sebaiknya menyiapkan data secara akurat sebelum memulai pengajuan. Keterangan yang jelas akan membantu sistem dan pihak terkait memahami kondisi keluarga yang disanggah atau diusulkan untuk diperiksa.
Bukti pendukung dapat berupa dokumentasi kondisi rumah, lingkungan tempat tinggal, serta aset yang dimiliki keluarga. Informasi mengenai kendaraan, tanah, bangunan, usaha, atau kepemilikan barang bernilai tertentu juga dapat digunakan apabila relevan dengan penilaian kondisi sosial ekonomi. Bukti tersebut tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat, melainkan membantu menggambarkan keadaan sebenarnya secara lebih utuh. Data harus disampaikan secara jujur, sesuai kondisi terkini, dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan.
Setelah seluruh data yang diperlukan dimasukkan, sistem dirancang untuk memberikan respons secara otomatis. Mekanisme ini memungkinkan informasi awal diterima dan diproses dengan lebih cepat, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan manual di tahap pertama. Gus Ipul menjelaskan bahwa penilaian kini dijawab oleh sistem atau mesin, bukan semata-mata oleh petugas. Meski demikian, kualitas hasil tetap dipengaruhi kelengkapan, ketepatan, dan validitas data yang diberikan masyarakat. Dengan demikian, kanal digital tersebut menjadi sarana untuk memperbarui serta menguji kesesuaian data perlindungan sosial secara lebih terbuka.
Mekanisme sanggahan data bantuan sosial merupakan bagian penting dari upaya memperbarui sistem perlindungan sosial secara lebih luas. Sanggahan tidak hanya berfungsi sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan ketika data penerima belum sesuai, tetapi juga menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas data secara berkelanjutan. Dengan adanya saluran tersebut, informasi mengenai kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat ditinjau kembali agar bantuan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
Pembenahan data perlindungan sosial diarahkan untuk menghasilkan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat digunakan bersama oleh kementerian serta lembaga terkait. Pemerintah berupaya membangun dasar data yang lebih terpadu sehingga kebijakan perlindungan sosial tidak berjalan berdasarkan informasi yang berbeda-beda. Dalam kerangka ini, pengajuan sanggahan menjadi salah satu cara untuk membantu menemukan data yang perlu diperbaiki, diperbarui, atau diverifikasi kembali.
Upaya tersebut dilakukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pembentukannya melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, Badan Pusat Statistik, serta tim digitalisasi bantuan sosial yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan. Keterlibatan berbagai pihak menunjukkan bahwa pembaruan data sosial ekonomi merupakan pekerjaan bersama, bukan tanggung jawab satu institusi saja. Setiap perbaikan diharapkan dapat mendukung penggunaan data yang lebih konsisten dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial.
Menurut Gus Ipul, pembenahan data tersebut telah berlangsung selama dua tahun terakhir. Proses yang berjalan secara bertahap ini menegaskan bahwa peningkatan ketepatan data membutuhkan waktu dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat. Karena itu, mekanisme sanggahan perlu dipahami sebagai bagian dari pembaruan DTSEN dan penguatan perlindungan sosial, bukan sekadar prosedur administratif. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu pemerintah mengenali ketidaksesuaian data serta mendorong terciptanya basis informasi yang lebih dapat dipercaya.
Koreksi data dalam sistem perlindungan sosial baru menghasilkan hampir empat juta keluarga penerima manfaat (KPM) baru. Data tersebut muncul setelah pemerintah melakukan pemadanan, pemeriksaan, dan pembaruan informasi mengenai kondisi keluarga yang berhak menerima bantuan sosial. Gus Ipul menyebut hasil koreksi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok masyarakat yang sebelumnya belum tercatat atau belum memperoleh bantuan sesuai kebutuhannya.
Dalam keterangannya, Gus Ipul juga menyampaikan bahwa bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial pada 2024, sebelumnya ditengarai lebih dari 40 persen tidak tepat sasaran. Angka itu menjadi perhatian dalam pembenahan data penerima bantuan karena ketepatan sasaran berkaitan langsung dengan efektivitas program dan perlindungan terhadap keluarga yang berada dalam kondisi sosial ekonomi rentan.
Ketidaktepatan tersebut tidak selalu disebabkan oleh kesalahan penulisan nama, nomor identitas, atau alamat dalam data administrasi. Dalam sejumlah kasus, bantuan yang diterima di lapangan justru jatuh kepada anggota keluarga lain, seperti anak atau cucu dari penerima yang tercatat. Keadaan ini dapat terjadi karena perubahan susunan keluarga, perpindahan tempat tinggal, atau kondisi penerima yang sudah tidak lagi sesuai dengan informasi sebelumnya, sementara hubungan keluarga dan penerima bantuan di lapangan tetap saling berkaitan.
Pembaruan data dilakukan untuk membantu pemerintah menyalurkan bantuan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. Dengan informasi yang lebih mutakhir, perubahan dalam keluarga, status ekonomi, serta pihak yang benar-benar menerima manfaat dapat tercermin dalam basis data perlindungan sosial. Koreksi ini juga mencakup penyesuaian catatan administratif dan keadaan yang ditemukan ketika data diperiksa di masyarakat, sehingga penerima yang tercatat dapat lebih sesuai dengan situasi keluarga pada saat bantuan disalurkan.
Baca juga: Perubahan Posisi Desil dalam Data DTSEN dan Cara Cek Status Bansos | Momentum Ekonomi melalui Penyelenggaraan PON Pantai Ancol 2026 | Komitmen PSIS Semarang Lewat Aksi Sosial Menjelang Musim Baru
