Jakarta, 30 Maret 2025 – Dhony Irawan HW, SH, MHE, yang dikenal dengan julukan “Puma Hitam,” kembali menegaskan tuntutannya atas hak yang hingga kini belum ia terima. Meskipun mendapat berbagai serangan, termasuk yang bersifat mistis, ia tetap teguh dengan satu tujuan, yakni untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pernyataannya, Dhony menyoroti dugaan penundaan hak yang seharusnya diterimanya oleh beberapa institusi negara, termasuk Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta pemerintahan Presiden Jokowi. Ia mempertanyakan apakah penundaan tersebut merupakan bentuk ketidakadilan atau upaya mengulur waktu.
“Jika memang Prabowo bisa melihat sendiri tanpa mendengar ocehan atau manipulasi pihak-pihak toxic, sudah seharusnya hak yang dijanjikan tidak hanya menjadi omong kosong belaka. Faktanya, di lapangan saya bertaruh nyawa tanpa perlindungan, dan justru masih diserang secara ghaib agar mati dan tanggung jawab bisa dihindari. Manusia macam apa yang ada di sekelilingmu, wahai Presiden Prabowo?” tegas Dhony.
Ia juga menyoroti peran berbagai pihak yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi justru menurutnya lebih buruk daripada dirinya sendiri. “Saya sadar diri, sejak dulu pun saya mengakui bahwa saya bukan orang baik. Tapi janji hanya sebatas omong kosong belaka,” imbuhnya.
Sengketa dengan Hotman Paris
Dhony juga menyinggung pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, yang pernah menantangnya untuk menemukan situs judi yang diduga terkait dengannya dengan imbalan Rp22 miliar. Ia mempertanyakan apakah sikap tersebut pantas bagi seorang advokat yang, menurutnya, kerap melindungi bandar narkoba, situs judi, dan bisnis hiburan malam seperti karaoke dan bar.
“Apakah ini teladan yang baik untuk seorang pengacara senior? Apakah ini sikap yang pantas bagi seseorang yang dianggap terpandang?” kritiknya tajam.
Kritik terhadap Prabowo dan Kabinet
Dhony juga mengkritik Gerindra serta beberapa partai lainnya yang menurutnya dipenuhi oleh oknum tak bertanggung jawab. Ia mendesak agar Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan dan meminta Prabowo untuk tidak menjadi ‘boneka’ Jokowi.
“Wajar jika saya menagih hak saya. Bahkan di Gerindra sendiri banyak bajingan, bukan hanya di PDIP, PKS, PKB, dan lainnya. Jadi, kalau UU Perampasan Aset tidak segera disahkan, seharusnya Prabowo tahu apa yang harus dilakukan, bukan sekadar mengikuti perintah,” katanya dengan nada geram.
Ia juga menyinggung berbagai nama di pemerintahan dan institusi terkait, yang menurutnya masih menerima setoran dan tidak memiliki empati terhadap rakyat. Dengan gaya bahasanya yang keras, Dhony menyebut bahwa pola pikir beberapa pejabat seperti ‘kadaluarsa’ dan memerlukan pendekatan lebih tegas agar mereka sadar.
Laporan: Dhanny Hermawan
Tim Investigasi Pion Lebah
Jabatan: Intelijen dan Dumas