Bojonegoro | Gegara proyek rekontruksi jalan Kabupaten Sumberagung – Ngelo yang telah diputus kontrak dan lama terbengkalai, sehingga akibatkan rusaknya kondisi jalan tersebut tatkala hujan tiba.
Sebab lantaran rusaknya akses jalan tersebut pasti berdampak mengganggu mobilitas warga, terutama bagi masyarakat dari Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo, Bojonegoro, yang hendak beraktifitas guna memenuhi kebutuhan hidup mereka, terlebih lagi bagi para pelajar atau anak anak yang hendak menuntut ilmu menuju ke sekolahan mereka, namun dengan terpaksa tidak bisa berangkat sekolah.
Sebagaimana awak media juga kesulitan dan penuh perjuangan ketika melalui lokasi tersebut untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Desa Ngelo, dirinya menjelaskan awal permasalahan tersebut hingga terjadi kondisi jalan seperti saat ini, pada Selasa (12/12/2023).
“Menurut pandangan masyarakat, yang mereka ketahui, seolah olah mereka melempar permasalahan tersebut ke kades, ngene iki lurahe piye dalan kog koyok ngene, padahal jalan itu tahun kemaren sudah peningkatan status jadi jalan kabupaten, dan tahun kemaren saya sudah menganggarkan untuk perbaikan tapi sama bu camat gak boleh, ternyata 2023 itu sudah lelang mulai Bulan Juni, seharusnya minimal 3 bulan sudah selesai, yaitu Bulan Oktober, ternyata Oktober tidak selesai maka diputus kontrak,” ucap kades.
“Sedangkan terkait paving yang sudah dibongkar, kalau sekedar dibongkar saja itu tanah bekasnya paving masih aman, namun yang jadi masalah adalah awalnya jalan batu dilebarkan dikasih tanah, proses cleaning, pelebaran atau pembuatan jalan kanan dan kiri, semula lebarnya 3 meter menjadi 5 meter, sehingga lebar 6 meter komplit,” jelasnya.
“Lha itu terjadilah karena putus kontrak, ahirnya ya ini resikonya, kalau hujan gak bisa dilalui, terutama anak sekolah. Tapi kami tidak cukup diam, kami sudah menghadap pihak Dinas PU sebanyak 2 kali,” tuturnya.
“Yang pertama saya menghadap dan matur kepada Bu Kadin PU BM, bahwasannya ada orang atau pihak yang mau menyelesaikan per Desember, namun Bu Kadin menjawab tidak bisa karena sudah putus kontrak, putus ya putus, lalu saya bertanya, lha terus bagimana?, Bu Kadin menjawab bahwa ya harus dilelang lagi tahun depan, saya bilang, waduh mati buk, saya gitu, lalu Bu Kadin bertanya, lha kenapa?, saya jawab, kalau taun depan coba bayangkan bu ini musim hujan, anak sekolah bagaimana, tolong kebijaksanaannya bu agar dihuruk padel atau pasir sebatas selebar 1 meter saja untuk dilalui sepeda motor, dan Bu Kadin menjawab oke, akan menyuruh stafnya untuk melakukan cros chek,” uangkapnya.
“Terus yang ke 2 kali saya sama kontraktor, intinya saya minta bantuan kontraktor waskita, saya sebut saja langsung, bahwa pihaknya siap memperbaiki supaya anak sekolah bisa lewat, dengan syarat mau memperbaiki tapi harus ada surat hitam diatas putih dari pemkab khususnya PU, intinya waskita itu meminta surat yang isinya bahwa pihak waskita diperbolehkan memperbaiki, itu saja. Tapi sampai sekarang belum dikeluarkan surat tersebut,” tambahnya.
“Dan saya juga sudah matur kepada Pak PJ. Bupati, katanya bahwa pihaknya mau koodinasi denga Bu Retno Kadin PU BM, dan ketika saya tanya kepada Bu Retno katanya mau koordinasi dengan BBWS. Kalau terkait BBWS gak ada masalah, saya sendiri sudah koordinasi dengan BBWS, dan BBWS telah memerintahkan waskita untuk memperbaiki, intinya begitu, karena yang membayari waskita ini adalah BBWS, walaupun memperbaiki ini kan sudah dapat perintah dari BBWS, dan waskita siap tapi dengan syarat, karena disitu masih ada sebagian material dari kontraktor yang dulu masih menumpuk kayak gitu, makanya malah nanti jadi bermasalah kalau gak ada suratnya, dan seandainya itu diratakan oleh waskita maka waskita kena denda, takutnya itu, maka intinya adalah pihak waskita dikasih surat atau pilihan lainnya yaitu matrial itu diambil oleh kontraktor yang lama, supaya nanti pihak waskita membawa matrial baru,” cerita kades.
“Bahkan sempat sampai base course yang menggunung itu akan saya ratakan tapi di stop oleh waskita, jangan pak, itu nanti njenengan kalau didenda kalah, karena itu milik orang, tapi kan alasan saya itu mengganggu. Lha maksud saya waskita itu saya mintai bantuan alat berat untuk meratakan itu, dan sisa kekurangan materialnya itu nanti pihak waskita yang akan ngedrop, mereka siap matrial, tapi untuk pekerjaan hanya levelling lho, untuk memperbaiki saja, seandainya suruh membangun total mereka ya siap, karena anggarannya masih besar kog, tapi itu kan aturan mainnya gak boleh, karena sudah dilelang, akan ada anggaran tumpang tindih, jadi pusat itu sebenarnya juga siap membangun jalan Sumberagung – Ngelo, itu SK nya Sumber agung – Ngelo, SK Kabupaten,” tegas kades.
“Karena saya orang birokrasi dan jawaban PU harus sabar ya saya sabar, cuma yang saya perlukan adalah kebijakan, dalam arti sabarnya apa, tahun depan tetap akan diadakan lelang dan akan dibangun,” lanjutnya.
“Kalau saya ya mengikuti alur, alurnya apa, ya tetap lelang tahun depan, tapi kan warga tahunya harus sekarang, maka kondisi sekarang saya juga tidak tinggal diam, dan sudah berupaya, untuk minta bantuan waskita, dan waskita hanya mengharapkan surat dari PU atau pemkab, intinya diperbolehkan untuk perbaikan, bukan membangun, tapi hanya perbaikan selama musim hujan ini,” imbuhnya.
“Saya secara pribadi atas nama birokrasi mengikuti karena aturannya gak boleh langsung dikerjakan sekarang, njenengan kan tau sendiri, tetep aturannya dibuka lelang tahun depan, mau tidak mau, paling cepat ya Juni, saat ini lho yang saya pusingkan, setiap hujan pasti jalannya rusak,” keluhnya.
“Yaaa harapan kami semoga pemkab mau ngasih surat yang diminta oleh waskita tersebut, karena kami sudah bersusah payah mencari bantuan, dan waskita siap kog, tapi dia gak serta merta, ya intinya dikasih surat dari pemkab untuk memperbaiki, supaya dia gak salah, yaaa surat keterangan lah yang intinya bahwasannya jalan Sumberagung – Ngelo boleh diperbaiki atau bisa diperbaiki oleh waskita, gitu saja, untuk membantu anak sekolah agar tidak kesulitan melewati terutama pada musim penghujan seperti ini,” pungkasnya.
Terpisah, awak media juga telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Kepala Dinas PU BM melalui akun whatsapp-nya, tampak pesan tersebut telah dibaca olehnya namun hingga berita ini ditayangkan dirinya masih belum memberikan jawaban.
Terkait hal tersebut, ahirnya Heriyanto, Ketua Patriot Garuda Nusantara Makoda Bojonegoro angkat bicara, sebenarnya demi kemaslahatan orang banyak, harusnya pemerintah lebih bijaksana dalam memberikan keputusan guna kepentingan umum.
“Kami Laskar PGN Makoda Bojonegoro mendukung kebijakan pemerintah demi mengutamakan kepentingan umum, terutama guna mempermudah anak didik belajar ke sekolah,” ungkapnya.