Jakarta — Holil, Intelijen Investigasi dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Komando Garuda Sakti Anak Indonesia (DPP L.K.G.S.A.I), menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas dugaan permainan kotor dalam proses perizinan yang melibatkan staf internal kementerian tersebut.
“Dengan tegas saya menyatakan sangat kecewa terhadap kinerja KLHK yang buruk. Kami menduga KLHK sengaja melindungi pelanggaran yang dilakukan oleh stafnya, meskipun bukti yang kami miliki sangat akurat dan cukup kuat untuk ditindaklanjuti,” tegas Holil saat menyambangi kantor KLHK untuk mempertanyakan status perizinan PT Kholil Jaya Utama.
Holil menyoroti peran seorang staf KLHK bernama Harun yang diduga kuat melanggar kode etik serta menyalahgunakan wewenang. Harun juga dituding telah mencemarkan nama baik PT Kholil Jaya Utama dengan menyatakan bahwa surat yang diajukan perusahaan tersebut tidak sah.
“Harun mengajak kami melakukan pengecekan, namun yang diperiksa justru dokumen rekomendasi, bukan dokumen perizinan resmi. Ini jelas bentuk pembodohan terhadap kami,” ungkap Holil.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi bukanlah dokumen izin dan menyatakan akan membawa kasus ini ke jenjang hukum yang lebih tinggi. “Jika izin yang diterbitkan KLHK terhadap PT Kholil Jaya Utama dianggap tidak sah oleh Harun, maka seluruh sistem dan pimpinan di KLHK perlu dipertanyakan. Karena penerbitan izin merupakan kewenangan resmi dari KLHK sendiri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Holil merujuk pada Pasal 69 ayat (1) huruf D, yang menyebutkan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat dikenakan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda antara Rp 5 miliar hingga Rp 15 miliar.
Kasus ini masih dalam penelusuran lebih lanjut, dan pihak L.K.G.S.A.I menegaskan komitmennya untuk mengawal proses hukum hingga tuntas.